Siapa yang Bertanggungjawab Menegakkan Syariat Islam?

Acapkali manusia terjerumus dalam sikap saling menyalahkan karena masing – masing merasa tidak bersalah. Penulis sering mendengar perdebatan panas di warung kopi tentang masalah syariat, ada yang menyalahkan ulama karena dianggap tidak peduli dengan penegakan syariat, mungkin kerena mereka tidak melihat tindakan nyata dari para ulama seperti melakukan razia di jalan dan sebagainya. Sebagian orang menyalahkan pemimpin, karena dianggap melihat syariat islam sebelah mata, dan tidak nampak tindakan nyata dalam hal ini.

Maka disini perlu dikaji Siapa sebenarnya yang wajib menegakkan syariat dengan amar makruf nahi mungkar, atau tanggung jawab siapakah amar makruf nahi mungkar tersebut?, untuk menjawab pertanyaan diatas, mari kita perhatikan Sabda Rasulullah Saw. Dibawah ini:

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

Artinya: Rasulullah Saw. Berkata “Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia menegah dengan tangannya, apabila ia tidak sanggup, maka hendaklah ia menegah dengan lidahnya, dan apabila ia juga tidak sanggup, maka hendaklah ia menegah dengan hatinya, yang demikian itu (menegah dengan hati) ialah tanda iman yang sangat lemah. (HR. Muslem)

Dari hadits diatas, terkandung beberapa makna, antara lain:

Maksiat harus dicegah dengan tangan (kekuatan) bagi yang mampu melakukannya dengan tangan. Diwajibkan mencegah dengan lidah bagi yang mampu melakukan denga lidah. Apabila orang yang mampu mencegah dengan tangan, tapi beralih untuk mencegah dengan lisan saja, maka kewajibannya menegah maksiat masih belum selesai (belum terlepas kewajiban)
Mungkar yang wajib ditegah ialah mungkar yang sudah pasti atau diketahui dengan jelas kejadiannya. Berita tentang kemungkaran tidak wajib direspon apabila hanya sekedar isu yang tidak jelas. Adapun berita yang disampaikan oleh orang yang dapat dipercaya, harus direspon dan diperiksa kebenarannya.
Orang yang tidak membenci kemungkaran dengan hatinya pertanda imannya sangat tidak sempurna. Bahkan Ibnu mas’ud pernah berkata “Binasalah orang yang tidak mengenal dengan hatinya akan makruf dan mungkar”[1]

Dalam Hadits yang lain Rasulullah juga menyebutkan:

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه، أوشك أن يَعُمَّهُم الله بعقاب

Artinya: sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan tidak menegahnya, mungkin akan ditimpa siksa seluruhnya[2].

Setelah membaca penjelasan diatas, jelaslah bahwa setiap orang wajib mencegah maksiat, namun tidak semua orang mampu menegah maksiat dengan tangannya, karena tidak semua orang punya kekuatan dan kekuasaan. Tidak semua orang mampu menegah mungkar dengan lidah, karena ada sebagian orang yang tidak mau didengarkan oleh orang lain. Imam al-Ghazali menyebutkan salah satu syarat diwajibkan menegah mungkar dengan tangan ialah ada kemampuan melakukannya[3] sebagaimana dapat dipahami pada hadits diatas, orang awam yang tidak ada kemampuan hanya diwajibkan membenci dalam hatinya terhadap suatu kemungkaran (menegah dengan hati). Karena itu, dalam menafsirkan hadits diatas, Al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya:

قال العلماء: الامر بالمعروف باليد على الامراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، يعني عوام الناس.فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل

Artinya: Berkatalah para Ulama “Kewajiban memerintahkan yang makruf dengan tangan diperuntukkan kepada Raja-raja (presiden dan perangkat – perangkat negara), kewajiban menyampaikan yang makrur dan menegah yang mungkar dengan lisan diperuntukkan kepada para Ulama, dan kewajiban Amar makruf nahi mungkar dengan hati diperuntukkan kepada orang awam. Apabila kemungkaran mungkin dicegah dengan lisan, cukuplah dicegah dengan lisan saja, apabila harus dengan kekerasan dan memberi hukuman, maka harus dilakukan, tetapi selama kemungkaran mungkin dihilangkan atau dicegah tanpa kekerasan, tidak dibolehkan mencegah dengan kekerasan.[4]

Dari penjelasan ini dapat diketahui dengan jelas bahwa para Ulama dan kalangan awam tidak diwajibkan menegah maksiat denga tangannya jika tidak disanggupi, kewajiban Ulama hanya menyampaikan lewat lisan, selebihnya adalah kewajiban pemimpin yang punya kekuatan dan kekuasaan. Pemimpin dan aparat pemerintahan yang punya kemampuan menegakkan syariat, berdosa jika tidak melaksanakannya, karena hal ini pula, memilih pemimpin yang adil dan taat beragama adalah hal yang sangat penting, karena jika pemimpin tidak kurang peduli terhadap agama dan syariat, kemaksiatan akan sangat merajalela, sedangkan para ulama dan orang awam tidak mampu mengegahnya dengan tangan, ulama hanya mampu berdakwah dengan lisan, dan orang awam hanya mampu berdakwah dengan hati, maka pelaku maksiat dapat melakukan apapun sesui kehendaknya tanpa larangan apalagi hukuman.

Memilih pemimpin yang adil dan siap mencegah yang mungkar serta menegakkan yang makruf merupakan “PR” yang harus segera dikerjakan oleh masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, apalagi memilih pemimpin yang adil hukumnya wajib sebagaimana penegasan Syaikh Ibrahim al-Laqqani dalam kitabnya “Jauharatu al-Tauhid berikut ini:

وَوَاجِبٌ نَصْبُ اِمَـامِ عَدْلِ بِالشَّرْعِ فَاعْلَمْ لاَ بِحُكْمِ الْعَقْلِ

Memilih pemimpin yang adil itu kewajiban, karena perintah Allah bukan perintah akal

Jika orang awam, ulama dan pemimpin memegang perannya masing – masing dalam penegakan syariat, yaitu Ulama yang menyampaikan mana yang makruf dan yang mungkar, pemimpin dan petugas negara yang mencegah langsung praktek maksiat atau mungkar, sedang orang awam yang sadar akan kewajiban mentaati perintah Allah dan rasul membenci kemaksiatan dalam hatiny, juga berusaha mencegah semapunya, insya Allah syariat islam di Aceh akan segera mengapakkan sayapnya.

[1] Al-Allamah Ismail al-Ansari, Al-Tuhfatu al-Rabbaniyah Syarh al-Arba’in, Juz. 35, Hal. 1, al-Maktabah al-Syamilah

[2] Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. IV, Hal.361, al-Maktabah al-Syamilah.

[3] Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ihaya’ Ulumiddin, Juz. II, hal. 353, Daru al-Fikri.

[4] Syaikh al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Juz. 4, hal. 49, al-Maktabah al-Syamilah.